Tupoksi SKPK

Tugas dan Fungsi Paragraf

1 Dinas

Pasal 5

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah di bidang Sosial serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas;

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;

d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial;

e. pemantauan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainya di bidang kesejahteraan sosial;

g. pembinaan UPTD; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Dinas Sosial mempunyai kewenangan:

a. pelaksanaan penetapan kebijakan dan rencana bidang sosial skala kabupaten;

b. koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten;

c. pelaksanaan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten;

d. penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial skala kabupaten;

e. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kabupaten;

f. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten;

g. penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;

h. pelaksanaan pengawasan penempatan pekerja sosial professional dan fungsional panti sosial swasta;

i. pengendalian dukungan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;

j. pengendalian dukungan pengembangan pelayanan sosial;

k. pengendalian pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten;

l. pengendalian pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten;

m. pengendalian pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten;

n. pengendalian pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, Usia lanjut tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten;

o. pengendalian pemberian izin pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia

Last Article
Popular Article
Twiter
Facebook Fans Page